Prosedur Mengurus Izin Lingkungan dan Mutasi SPPT PBB

Sumber : Dinas Perizinan

Saya bersyukur sekali setelah mengetahui bahwa Izin SKTBL dan Site Plan dari Kos Blue Pacific sudah disetujui hanya dalam waktu 2 bulan oleh Dinas Perizinan. Menurut saya, waktu tersebut  terbilang cepat dan dinas perizinan sudah bekerja secara professional, apalagi pada saat izin selesai, saya mendapat sms langsung dari dinas perizinan untuk mengambilnya di kantor dinas.

Setelah kita sudah mendapatkan izin SKTBL, maka langkah berikutnya adalah mengurus dokumen lingkungan, saya merasa sulit sekali mencari informasi tentang , “Dimana mengurus izin lingkungan?”, “Dokumen apa saja yang dibutuhkan?” dan beberapa pertanyaan lainnya, saya sudah mencoba mencarinya di google namun usaha saya masih belum berhasil. Oleh karena itu melalui tulisan ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana mengurus izin lingkungan yang sebenarnya cukup mudah.

Izin Lingkungan ( SPPL )

1.      Dimana mengurus Izin Lingkungan ?

Mengurusnya di Badan Lingkungan Hidup (BLH)

2.      Berapa biaya mengurus izin lingkungan ?

Biaya GRATIS, hanya dibutuhkan 2 materai Rp 6.000 dan fotokopi rangkap 6.

3.      Apa saja Dokumen yang dibutuhkan ?

-          Fotocopi SKTBL (1x)

-          Fotocopi Sertifikat Tanah (1x)

-          Fotocopi KTP (1x)

-          Mengisi Formulir UPL – UKL (didapat dari BLH) 

4.      Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengurus izin Lingkungan ?

-          Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) > 20% Luas Tanah

-          Rasio Bangunan < 50% Luas Tanah

5.      Berapa lama proses kepengurusan Izin Lingkungan (SPPL) ?

-          Saya menunggu sekitar 3 hari kerja

6.      Apa perbedaan dokumen UPL - UKL dan dokumen AMDAL ?

-     Sejauh yang saya ketahui, untuk UPL – UKL dengan kepengurusan yang cukup mudah apabila luas tanah kurang dari 10.000 m2, sedangkan untuk AMDAL dengan kepengurusan yang cukup panjang apabila luas tanah lebih dari 10.000 m2

Formulir UPL – UKL memang cukup memakan waktu dalam mengisinya karena formulirnya dapat terbilang banyak dan diisi manual menggunakan bullpen, namun hanya dalam waktu 3 hari, izin lingkungan kos Blue Pacific sudah disetujui oleh kepala Badan Lingkungan Hidup.

Saya bersyukur setelah mendapatkan izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup, kemudian tahapan berikutnya, saya harus mengurus mutasi SPPT PBB supaya wajib pajak menjadi nama saya sendiri bukan nama pemilik lama.

Saya mulai mencari tahu kembali bagaimana cara mengurus Mutasi SPPT PBB. Masih seperti pengalaman sebelumnya bahwa cukup sulit mencari tahu informasinya melalui google, sehingga saya ingin menceritakan pengalaman pribadi dalam mengurus mutasi SPPT PBB yang juga terbilang cukup mudah.

Mutasi SPPT PBB

1.      Dimana mengurus Mutasi SPPT PBB ?

Mengurusnya di Dinas Pendapatan Daerah

2.      Berapa biaya mengurus Mutasi SPPT PBB?

Biayanya GRATIS.

3.      Apa saja Dokumen yang dibutuhkan ?

-          SPPT PBB Terbaru (Asli)

-          Surat kuasa bagi yang dikuasakan

-          Mengisi formulir SPOP & LSOP

-          Fotokopi KTP / SIM

-          Fotokopi Sertifikat tanah

-          Lunas PBB selama 9 tahun terakhir

-          Fotocopi SPPT tetangga terdekat ( jika persil sudah tergambar, tidak perlu)

-          Fotocopi SSP & SSPD BPHTB ( saya tambahkan sendiri )

4.      Berapa lama proses kepengurusan Mutasi SPPT PBB ?

Waktu yang dibutuhkan sekitar 30 hari, setelah SPPT PBB selesai, kita akan ditelfon / SMS oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut saya dokumen perizinan sangat diperlukan untuk diurus supaya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kepastian hukum dan payung hukum, sehingga ketika usaha yang kita rintis dari awal sudah berjalan, maka usaha bisa terus berkembang dengan tenang dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

Sekian tulisan dari saya dan semoga bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengurus izin lingkungan dan mutasi SPPT PBB.