Mudahnya Mengurus Perijinan SKTBL

Setelah acara sosialisasi pembangunan kos selesai dilaksanakan, kemudian saya mencari tanda tangan dan stempel perangkat desa yang tertera di berita acara sosialisasi beserta memberikan salinannya. Pada akhirnya, saya sempat demam selama 3 hari hanya beristirahat di rumah. Namun itulah pengusaha, mental nya harus sekeras baja dan pantang menyerah !

Ketika berita acara sudah selesai ditandatangani dan diberikan salinannya kepada semua perangkat desa, maka langkah berikutnya adalah mengurus perijinan kos. Pada awalnya saya sempat merasa khawatir akan adanya berita miring di internet mengenai sulitnya mengurus perijinan. Namun saya tetap bersikeras mau mencoba sendiri supaya memahami bagaimana proses dan mekanisme perijinan yang pada kenyataannya adalah sangat mudah ketika diurus sendiri.

Kedatangan Pertama di Perijinan

Saya berangkat menuju dinas perijinan sleman atau BPMPPT ( Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu ) yang beralamat di Jalan KRT. Pringgodiningrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511. Gedung nya bagus dan rapi, berada di sebelah barat sebelum lampu merah Beran. Setelah memasuki pintu masuk gedung, saya mengambil nomor untuk menuju ke loket perijinan. Tempatnya nyaman, bersih dan sejuk karena ruangan ber AC.

Ketika saya sudah berada di loket informasi, saya dijelaskan bahwa untuk pembangunan kos dengan jumlah kurang dari 10 kamar, harus  mengurus SKTBL dan IMB. Sedangkan untuk kamar kos lebih dari 10 kamar, maka harus mengurus terlebih dahulu IPT, SKTBL, dan IMB. Kasus saya berada pada pilihan pertama sehingga yang harus diuris terlebih dahulu adalah SKTBL

.

Berikut ini syarat syarat dari SKTBL :

1.      Blanko permohonan

2.      FC KTP

3.      FC sertifikat

4.      Surat Pernyataan

5.      Bukti hubungan hukum pemilik tanah dan bangunan

6.      Foto lokasi ( Depan, samping kiri, samping kanan, belakang )

7.      Gambar site plan

8.      Denah lokasi

9.      Surat kuasa jika tidak diurus sendiri (materai Rp.6000)

10.  FC penerima kuasa yang masih berlaku

11.  FC terbaca dan disusun sesuai checklist dan dimasukkan di dalam stopmap folio

Masing-masing rangkap 3

Kedatangan Kedua di Perijinan

Saya datang untuk kedua kalinya ke perijinan dan menyerahkan berkas berkas SKTBL sesuai dengan persyaratan yang ada, setelah mengambil nomor, mengantri dan dipanggil ke loket penerimaan berkas pemohon sendiri, saya segera menyerahkan berkas permohonan SKTBL.

Berkas berkas saya mulai diperiksa dengan teliti dan professional. Namun ternyata ada satu syarat yang kurang yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan tanah bermaterai Rp 6.000, Jadi saya masih harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang kurang ini dan dibuat rangkap 3.

Kedatangan Ketiga di Perijinan\

Saya datang untuk ketiga kalinya ke perijinan dan setelah berkas berkas permohonan SKTBL saya diperiksa, akhirnya berkas saya lengkap dan disetujui. 

Saya dijelaskan mengenai timeline selesainya SKTBL sebagai berikut :

1.      Cek lokasi akan dilaksanakan dalam waktu 2 – 3 minggu

2.    Batas maksimal Cek lokasi adalah 1 bulan, jika lebih dari 1 bulan maka harus menghubungi pihak perijinan untuk konfirmasi kembali SKTBL

3.      Apabila lebih dari 3 bulan tidak diurus, maka permohonan SKTBL dianggap hangus.

(****)

Ternyata sangatlah mudah mengurus sendiri SKTBL sebagai syarat pengajuan IMB. Keluarga saya ada yang minta diuruskan oleh pihak agensi bahkan sampai mengeluarkan biaya Rp 500.000, padahal untuk SKTBL jika diurus sendiri biayanya GRATIS.

Cek lokasi yang tadinya saya kira lama, pada kenyataannya hanya 1 minggu setelah berkas diterima, petugas perijinan sudah datang ke lokasi untuk pengecekan dan yang terpenting biayanya gratis dan petugas tidak menerima amplop dalam bentuk apapun.

Saya merasa bangga dengan prosedur perijinan saat ini yang sangat mudah dan tidak ada pungutan liar. Semoga sistim yang bersih ini bisa terus dipertahankan sehingga bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin banyak yang bersedia mengurus perijinan dan tertib secara administrasi untuk mensukseskan program pemerintah.